Telaah Normatif Pengajuan Eksepsi Oleh Terdakwa Terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum Atas Dasar Obscuur Libel Dan Implikasinya

Price	Rp. 125.000
Item Description	TELAAH NORMATIF PENGAJUAN EKSEPSI OLEH TERDAKWA TERHADAP SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM ATAS DASAR OBSCUUR LIBEL DAN IMPLIKASINYA JIKA DITERIMA OLEH HAKIM DALAM PERKARA PENGUASAAN TANAH SECARA MELAWAN HUKUM (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAYAPURA NOMOR : 46/PID.B/2011/PN.JPR) Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pengajuan eksepsi oleh terdakwa secara benar terhadap surat dakwaan penuntut umum atas dasar obscuur libel dan implikasinya jika diterima oleh hakim dalam perkara penguasaan tanah secara melawan hukum.. Penulisan hukum ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang memberikan preskriptif mengenai mengenai tata cara pengajuan eksepsi oleh terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum atas dasar obscuur libel dan implikasinya jika diterima oleh hakim dalam perkara penguasaan tanah secara melawan hukum yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundang- undangan, putusan pengadilan negeri Jayapura dengan Nomor : 46/Pid,B/2011/PN.JPR, maupun literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti Penulis. Adapun teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu tentang pengajuan eksepsi oleh Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum atas dasar Obscuur Libel sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 KUHAP dalam perkara penguasaan tanah secara melawan hukum dan implikasi jika pengajuan eksepsi oleh Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum atas dasar Obscuur Libel diterima oleh hakim.

Perlindungan hukum terhadap pengguna kartu telepon seluler indosat Surakarta

Price	Rp. 125.000
Item Description	Perlindungan hukum terhadap pengguna kartu telepon seluler indosat Surakarta (berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen)  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaturan penyelenggaraan Telekomunikasi di Indonesia, hubungan antara PT INDOSAT dengan pelanggan apakah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan untuk mengetahui kendala dalam rangka kewajiban PT INDOSAT sebagai pelaku usaha. Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan analisis data kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan berupa wawancara, kuesioner dan studi kepustakaan. Analisis data kualitatif dilakukan dengan model interaktif terhadap sumber data yakni : reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi yang saling berinteraksi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diletahui bahwa : (1) Penyelenggaraan jasa Telekomunikasi di Indonesia diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1993, Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.116/PT/102/MPT-91 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Bukan Dasar, Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.39/KS.002/MPTIT-93 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Telekomunikasi Dasar, Ketentuan internasional yaitu Internasional Telekomunikasi Unions, Conventions yang diratifikasi dengan Keppres Nomor 18 Tahun 1996, (2) Hubungan antara PT INDOSAT sebagai produsen dengan pengguna sebagai konsumen adalah hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan, dasar dari terjadinya hubungan tersebut karena adanya saling ketergantungan dari kedua belah pihak yang cukup tinggi, dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (3) PT INDOSAT dalam pelaksanaan perlindungan hukum dihadapkan pada suatu hambatan besar, hambatan tersebut adalah manusia. Pada pihak penyedia jasa Telekomunikasi, hambatan yang ada menyangkut kualitas dan integritas serta profesionalisme sumber daya manusia. Masalah yang dihadapi PT INDOSAT selaku penyedia jasa Telekomunikasi bukan hanya dari segi teknis saja melainkan juga kemampuan manajemennya.